Penyebab terus terjadinya kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah salah satunya adalah karena Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah.
Demikian dikatakan peneliti Setara Institute for Democracy and Peace, Ismail Hasani.
Menurutnya, SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung pada 2008, juga telah menjadi legitimasi berbagai keputusan daerah untuk melakukan kekerasan atas jemaah Ahmadiyah.
Ismail menambahkan kekerasan terhadap Ahmadiyah itu terjadi karena pemerintah daerah sering menggunakan Ahmadiyah sebagai kepentingan politik mereka.
Untuk itu, Ismail meminta Presiden Yudhoyono (SBY) untuk segera mencabut SKB tentang Ahmadiyah dan segera memprakarsai penyusunan undang-undang yang tepat untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
“Ahmadiyah menjadi kapital politik yang bisa menghimpun dukungan publik. Ia seolah-olah menjadi isu publik ketika Pemda akomodatif terhadap kelompok-kelompok tertentu dan pemda dianggap berprestasi,” ujar Ismail seperti dikutip VOA, Senin.
Penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah terjadi lagi pada Jumat (13/7) di Cisalada, Bogor, Jawa Barat, yang merupakan tindak kekerasan kedua yang terjadi terhadap kelompok tersebut di tempat yang sama setelah Oktober 2010 lalu.
Insiden penyerangan itu terjadi saat empat wartawan Belanda datang ke Cisalada untuk membuat film dokumenter yang membahas agama dan kebudayaan di kampung tersebut.
Namun warga marah dengan kedatangan mereka dan kemudian menyerang pemukiman Ahmadiyah.Akibat kejadian tersebut dua warga Ahmadiyah mengalami luka-luka dan enam rumah rusak.(voa/sol)
