Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis solar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) belakangan ini mulai langka, sehingga merisaukan masyarakat setempat.
Melihat kelangkaan jenis solar tersebut, maka pihak DPRD setempat berencana memanggil dan mempertanyakan masalah tersebut kepada PT Pertamina Wilayah Pemasaran Kalimantan Tengah (Kalteng), kata anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, di Palangka Raya, Rabu .
“Kami melihat hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota itu sudah membatasi penjualan solar, bahkan ada salah satu SPBU yang melayani penjualan solar hanya dalam waktu dua jam,” katanya.
Menurut Hatir, saat ini pembelian solar untuk satu unit kendaraan roda empat dibatasi sebanyak Rp250 ribu, dan juga stok solar yang ada diperkirakan hanya cukup untuk melayani 100 unit mobil.
Ia mengatakan, PT Pertamina Wilayah Pemasaran Kalteng seharusnya segera mencari solusi dan menjelaskan kenapa BBM dengan jenis solar mulai langka di Palangka Raya, sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang negatif di masyarakat.
“Kami menilai dengan adanya kelangkaan solar di kawasan itu menjadi nilai negatif bagi Palangka Raya sebagai salah satu kota yang diwacanakan menjadi ibukota negara, jadi permasalahan tersebut harus segera diselesaikan,” ucap Hatir.
Pihaknya mengharapkan, BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut jangan sampai dinikmati oleh kalangan pengusaha atau orang-orang tertentu, sementara menjadi permasalahan besar bagi masyarakat.
“Apabila BBM jenis premium yang langka masih ada gantinya yaitu pertamax, tapi apabila solar yang langka saat ini tidak ada gantinya,” jelas Hatir.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dan Pertamina setempat bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hal tersebut.
Ia mengungkapkan, saat ini jumlah penduduk Palangka Raya mencapai 220.000 orang, jadi sebaiknya Pertamina menambahkan persedian solar untuk setiap SPBU yang ada jangan berpatokan dengan jumlah kuota lama.
“Kami akan meminta kepada unsur pimpinan DPRD Kota Palangka Raya untuk memanggil pihak Pertamina agar bisa menjelaskan permasalahan tersebut dalam waktu dekat, karena sudah banyak masyarakat yang mengeluh ke DPRD,” tegas Hatir.
Sumber: antaranews.com
