Pimpinan pondok Umar bin Khattab (UBK) di Bima, NTB, Abrori sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia kini terancam pidana hukuman mati atas kasus ledakan bom di pondok tersebut. Dia dijerat dengan pasal 187 ayat 3 subsider pasal 187 bis KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum. Abrori pun terancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara.
“Ya kalau sudah membahayakan nyawa orang lain ancamannya 20 tahun penjara atau hukuman mati,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Sukarman saat dihubungi wartawan, Senin (18/7/2011). Namun jeratan terhadap Abrori ini masih bersifat sementara. Abrori masih terus diperiksa penyidik terkait sejumlah barang bukti senjata tajam, bahan peledak, hingga rencana target pengebomam yang ditemukan di pondoknya.
“Ini masih sementara. Ada rencana-rencana ke depan dia mau menargetkan Polsek Mada Pangga dan lainnya, itu kan semua gerakan teror. Tidak menutup kemungkinan sangkaan primernya menggunakan UU terorisme,” jelanya.
Sementara itu, dalam KUHP Bab V Pasal 187 tentang barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, dijerat 3 ancaman. Ancaman 12 tahun penjara jika membahayakan barang publik, 15 tahun penjara jika membahayakan jiwa orang lain, seumur hidup atau 20 tahun penjara jika mengakibatkan orang mati.
Sedangkan pasal 187 bisa berisi soal membuat, memiliki atau menyembunyikan bahan peledak. Dalam pasal ini, pelaku diancam 8 tahun penjara. Jika barang peledak itu bukan milik tersangka, hukuman pidana tetap bisa dikenakan.
Sebelumnya Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunadi mengatakan, 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 7 orang merupakan santri pondok. Sementara 1 orang adalah pimpinan dari pondok.
“Awalnya 13 tapi tinggal 8. Ada guru pimpinan pondok sama santrinya,” kata Arif saat ditanya detikcom sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (16/7) lalu. |dtc|
