Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan sejumlah penghematan anggaran belanja negara pada pemerintahannya nanti, salah satunya adalah penghapusan posisi wakil menteri (Wamen) di sejumlah kementerian.
Namun perlu diketahui seksama, dari 34 kementerian yang ditetapkan Jokowi tidak semua pos wakil menteri akan dihapus. Jokowi tetap memakai satu posisi wakil menteri di kabinetnya, yakni di Kementerian Luar Negri. Dan ini sangat berbeda dalam kabinet Indonesia Bersatu II, di mana ada 17 posisi wamen.
Namun perihal masalah posisi wamen rupanya mendapat tanggapan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. Dia menilai, dengan dihapuskannya posisi wamen di semua kementerian tidak terlalu berdampak besar pada penghematan anggaran belanja negara (APBN)
“Tidak signifikan, tidak banyak membuat penghematan. Anggaran Wamen itu tidak banyak,” tutur Askolani ditemui di Kantor Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2015) malam.
Askolani menyebut anggaran operasional untuk wamen berada jauh di bawah dana operasional seorang menteri yang mencapai Rp 120 juta setiap bulan. Namun, dirinya enggan membocorkan berapa besarannya.
“Sangat terbatas, tergantung di masing-masing kementerian/lembaga. Tergantung available kemampuan budget mereka. Tapi jauh lebih kecil dari anggaran menteri,” tandasnya.
Berbeda halnya dengan Peneliti Lembaga Survei Indonesia Adjie Al Farabi. Menurutnya, justru penghematan tersebut memang perlu dilakukan agar pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla mendapatkan anggaran yang nantinya dapat mendukung program mereka.
“Penghematan terhadap pos-pos APBN yang dianggap kurang efektif dan kurang berdampak langsung ke masyarakat, itu berdampak positif. Dan ini sesuai janji beliau akan melakukan penghematan untuk bisa menambah dana untuk program-program yang bersifat langsung kepada masyarakat,” ujarnya. (sol)
