Menjelang akhir tahun rakyat dipaksa akan ‘gigit jari’. Pasalnya, upaya PT Pertamina untuk mengendalikan kuota konsumsi bahan bakar minyak tidak jebol dan tetap sesuai dengan yang dinyatakan dalam APBNP 2014 sebesar 46 juta kiloliter amat mungkin tidak tercapai. Hal itu dikarenakan setelah pemerintah meminta Pertamina mencabut pembatasan BBM bersubsidi yang sempat diterapkan beberapa waktu lalu.
Senior Vice President of Fuel Marketing and Distribution of Pertamina Suhartoko memprediksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis premium akan habis pada 24 Desember. Tidak hanya premium, solar pun diprediksi akan habis pada 6 Desember 2014 nanti.
Pembengkakan kuota juga terjadi pada minyak tanah, yang diprediksi habis pada 22 Desember.
“Untuk premium akan kelebihan kuota 521,3 ribu kiloliter, begitu juga untuk solar yang diprediksi jebol 1,07 juta kl,“ papar Suhartono, sebagaimana dinukil Koran Media Indonesia, Jumat.
Secara keseluruhan, BBM bersubsidi diperkirakan jebol 1,62 juta kl, lebih besar daripada prediksi sebelum adanya kebijakan pengendalian yang sebesar 1,39 juta kl. Suhartoko menambahkan konsumsi BBM subsidi hingga akhir Agustus 30,88 juta kl.
Ia mengakui upaya pengendalian yang dilakukan pada pertengahan Agustus lalu justru berdampak pada panic buying di masyarakat sehingga malah membuat kelebihan kuota menggembung. “Semua orang ingin mengisi mobil mereka full tank.“
Meskipun kuota diprediksi jebol, hingga kini belum ada upaya apa pun dari pemerintah untuk menekannya. Menurut Suhartoko, pemerintah tidak akan menyalahi UU karena menyalurkan BBM subsidi melampaui kuota.“Solusinya, kuncian kuota di dalam undang-undang harus dibongkar. Kalau tidak, ya biarkan habis.“
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan akan melanjutkan program pengendalian jenis BBM tertentu secara bertahap dengan membuat kebijakan baru.
“Kebijakan baru itu berupa pelarangan menggunakan BBM subsidi bagi mobil pelat hitam, bus pariwisata, dan taksi premium.“
Sementara itu anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan meminta masyarakat tidak panik. “Negara bertugas melindungi dan memberikan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat. Suplai dan stok kita cukup kok.“(sol)
