Selain menyita mobil mewah dan memburu tujuh importir serta pemilik showroom, Mabes Polri juga bakal mengusut keterlibatan oknum polisi yang diduga terlibat sindikat mobil bodong Batam.
“Propam Mabes nanti yang menangani itu (keterlibatan oknum polisi),” kata Direktur I Keamanan Trans Nasional (Kamtrannas) Bareskrim, Brigjen Saut Usman Nasution kepada Batam Pos, Selasa (29/9).
Sindikat mobil bodong Batam yang eksis lebih lima tahun itu diduga melibatkan oknum perwira menengah Polda Kepri dan Mapolresta Barelang. Keterlibatan mereka tak sebatas sebagai pengguna mobil, melainkan ikut menyokong dengan mengeluarkan dokumen kendaraan ilegal tersebut.
“Siapa pun yang terlibat akan kita proses, entah dia pemalsu, yang menyuruh maupun yang menggunakan,” kata jenderal bintang satu itu.
Saut membantah kasus ini akan berakhir dengan kompromi. Bahkan meski sejumlah pemilik mobil mewah punya kedekatan dengan petinggi Polri, Mabes akan tetap memprosesnya. “Siapa bilang akan ada pembicaraan? Proses hukum,” ujarnya.
Tak Over Acting Lagi
Sementara itu, protes masyarakat Batam yang meminta Mabes Polri tak bersikap arogan dengan menenteng senjata otomatis laras panjang saat razia mobil mewah yang diduga bodong, sepertinya mulai didengar. Tim khusus yang diturunkan Mabes Polri itu kini tak over acting seperti Kamis (23/9) lalu. Bahkan mereka terkesan menunggu.
“Kami masih terus bekerja,” kata Saut. Jumlah mobil bodong yang diamankan Mabes di Mapolda Kepri tak bertambah. “Masih seperti kemarin (104 unit),” tukasnya.
Mobil Dijenguk Pemilik
Hamparan mobil mewah yang disita Mabes Polri masih menyesaki halaman upacara Mapolda Kepri di Nongsa. Mobil dengan merk BMW, Mercy, Lexus, Toyota itu dijaga empat anggota polisi.
Pantauan Batam Pos, sejumlah pemilik atau suruhan tampak meminta izin kepada anggota Polda Kepri untuk mendekat ke kendaraan mereka yang terparkir di sana. “Nggak, cuma ada yang mau dilihat saja,” kata seorang lelaki sambil membungkuk melewati police line yang memagari mobil-mobil tersebut.
Selain sejumlah lelaki berkemeja rapi, ada juga anggota TNI di sekitar mobil-mobil tersebut. Ketika didekati Batam Pos, lelaki berseragam tentara itu tak bersedia memberikan keterangan. “Lagi ada perlu. Nggak ada hubungannya dengan mobil-mobil ini,” ujarnya sambil berlalu.
Tim Belum Terbentuk
Upaya penuntasan kasus mobil bodong yang melibatkan masyarakat Batam sebagai konsumennya, masih berlanjut. Meski demikian, rencana pembentukan tim khusus seperti diutarakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan Senin (27/9) lalu, belum terwujud. “Rencana memang akan dibentuk tim. Tapi belum. Itu masih harus dibicarakan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri, AKBP Hartono, kemarin.
Menurut Hartono, jika terbentuk tim tersebut akan bertugas menginventarisir data konsumen yang beritikad baik dengan segera melaporkan mobil yang diduga bermasalah. “Soal mobil ini kan melibatkan banyak instansi, jadi ya harus ada pembicaraan dari berbagai pihak,” ujarnya.
Wako Jangan Hanya Diam
Sikap Wali Kota (Wako) Batam yang diam dan tak memberi pernyataan apapun seputar penangkapan mobil milik warga Batam mengundang reaksi keras. Tak kurang Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Hukum dan Etika Bisnis Kadin Kepri, Ampuan Situmeang SH MH mengungkapkan kekecewaan karena Wako hanya diam menyikapi masalah penangkapan mobil tersebut. Padahal Wako dan Ketua DPRD harus bicara dan menjelaskan masalah itu ke warga.
”Dalam situasi seperti ini Wako dan Ketua DPRD Batam perlu memahami dan menjelaskan kepada masyarakat kenapa bisa terjadi cara pengambilan mobil oleh petugas Mabes Polri dari rumah masyarakat dan sampai sekarang belum dikembalikan, padahal katanya cuma diperiksa mesin sebentar dan tanpa izin dari Ketua PN Batam,” kata Ampuan kepada Batam Pos, kemarin (28/9).
Ampuan menegaskan, Wako harus menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi ke masyarakat. Termasuk apakah ada rekayasa surat-surat dan apa modusnya. “Sebagai pemimpin daerah, Wako harus menjelaskan ke masyarakat. Jangan hanya santai atau sibuk dengan urusan mereka sehingga terkesan tidak perduli terhadap peristiwa yang menimpa warga Batam,” katanya.
Ia mengaku heran Wako Batam masih bisa diam seribu bahasa. Padahal warga sudah resah dan gelisah. “Kenapa Polda dan Polresta selama ini tidak mampu membongkar kasus ini, kenapa tidak ada koordinasi dengan Pemko? Begitu pula kenapa tidak ada sosialiasi, semua itu harus dijelaskan Wako ke masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, Wako harus peduli terhadap masalah yang menimpa warganya. Apalagi, kerugian yang diderita negara diduga mencapai Rp700 miliar. “Tujuannya kan supaya perisitwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Wako harus bicara,” tegasnya.
Pada bagian lain, Wako menekankan ini merupakan pelajaran berharga bagi konsumen. Selain itu konsumen juga diimau jangan mau membeli mobil mewah dengan harga miring. “Budaya malu itu perlu dan mengurangi sifat materialisme, begitu pula penghormatan terhadap seseorang baru ada setelah melihat penampilan dan mobilnya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sifat yaitu lebih baik naik motor tapi tidak bodong. “Ini pelajaran bagi semua pihak ke depan, supaya jangan sampai terulang,” pungkasnya.
Sumber: batampos.co.id
