Meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi penting di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik pusat maupun daerah – ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan perempuan di masyarakat. Di mana masih banyak permasalahan perempuan seperti ketimpangan gender, KDRT, pendidikan, atau kesehatan yang belum terselesaikan. Dan hal ini memperlihatkan bahwa para wakil rakyat perempuan belum memperhatikan nasib perempuan.
Demikian disampaikan Utami Dewi, S.IP, M.PP, pemerhati masalah perempuan yang juga dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam sebuah diskusi terbatas di Kampus Terpadu UMY, Kamis (4/11).
Menurut Utami, posisi strategis perempuan di parlemen atau pemerintahan seperti anggota DPR/DPRD, menteri atau kepala daerah harusnya mampu menaikkan isu-isu perempuan ke dalam kebijakan negara maupun daerah.
“Sebenarnya pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mempunyai kesadaran gender, tidak peduli apakah pemimpin itu laki-laki maupun perempuan,” ungkapnya.
Selain itu, tidak terselesaikannya masalah perempuan ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti lemahnya posisi biro pemberdayaan perempuan. Menurut Utami, hampir di seluruh provinsi di Indonesia sudah ada biro pemberdayaan perempuan tersebut. Lemahnya biro ini disebabkan oleh sedikitnya dana operasional yang diterima oleh biro tersebut.
“Keterbatasan ini yang sedikit banyak membatasi ruang gerak biro pemberdayaan perempuan di daerah,” paparnya.
Kebudayaan ini terkadang berimbas pada kebijakan pemerintah daerah. Seperti larangan perempuan tidak boleh keluar malam sampai rancangan undang-undang tes keperawanan yang secara nyata mendiskreditkan posisi perempuan.
“Di Indonesia dengan patriarki yang bercokol kuat memang cukup susah untuk mengikis pandangan perempuan sebagai second class,” imbuhnya.
Padahal di sisi lain, Utami melihat bahwa ada sinkronisasi peningkatan kualitas perempuan dengan tercapainya target-target Millenium Development Goals (MDGs).
Salah satu target MDGs adalah pengentasan kemiskinan. Hal tersebut sudah dibuktikan melalui program PNPM Mandiri. Kesadaran bahwa perempuan juga bisa bekerja di ranah publik telah menginspirasi program PNPM untuk membuat usaha bagi perempuan khususnya ibu-ibu terutama di bidang kewirausahaan.”Kita berharap para perempuan bisa punya peran aktif dalam kemajuan bangsa ini,” tandasnya. (affan)
