Majelis tinggi parlemen Rusia pada Senin (19/07) kemarin, mengeluarkan rancangan undang-undang perluasan wewenang kepada badan keamanan utama negara tersebut. Hal ini merupakan sebuah langkah kritis yang digaungkan era Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) Soviet.
Rancangan undang-undang tersebut, yang kini akan ditandatangani oleh Presiden Dmitry Medvedev menjadi undang-undang, akan memungkinkan Dinas Keamanan Federal untuk mengeluarkan peringatan kepada orang-orang yang dicurigai mempersiapkan aksi kejahatan terhadap keamanan Rusia.
Layanan keamanan merupakan penerus utama badan KGB. Namun, wewenang baru tersebut dianggap dapat digunakan untuk mengintimidasi pihak yang melawan (red: kritis) pemerintah dan menahan arus protes, seperti yang dikatakan oleh para aktivis demokrasi dan hak asasi manusia.
“Hukum ini ditujukan terhadap oposisi. Ini (hukum) kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia dan mengingatkan penindasan masa lalu kita,” ujar Boris Nemtsov, seorang pemimpin gerakan oposisi Solidaritas, seperti dikutip oleh kantor berita Interfax.
RUU tersebut telah disetujui oleh majelis tinggi dengan perbandingan 121-1 suara. Suara tunggal yang berlawanan tersebut dilemparkan oleh pembicara rumah, Sergei Mironov, yang mengatakan dia khawatir tentang langkah tersebut.
Kelompok oposisi sering menolak perintah untuk menahan pengerahan aksi atau hanya diperbolehkan di luar lingkungan gedung. Karena hal tersebut, polisi anti huru-hara sering menghentikan usaha ketidaksetujuan kelompok oposisi dengan cepat dan brutal.
RUU ini telah menimbulkan keraguan terhadap komitmen Presiden Dmitry Medvedev untuk mempromosikan demokrasi penuh dan kebebasan berekspresi. Medvedev sering berbicara tentang reformasi lembaga peradilan dan polisi, dan telah mengambil garis lebih keras dalam banyak hal dibanding pendahulunya, Vladimir Putin, mantan agen KGB dan kepala FSB berikutnya. Demikian sebagaimana dilansir website washingtonpost.com
Putin kini adalah perdana menteri dan banyak terlihat intoleransinya terhadap perbedaan pendapat sebagai pengaruh dari Kremlin.
Namun ketika Medvedev ditanya pada konferensi pers pekan lalu tentang hukum yang diusulkan, ia hanya menjawab dengan ketus dan mengatakan bahwa negara memiliki “hak untuk memperbaiki undang-undang sendiri.”
Langkah ini diperkenalkan beberapa minggu setelah pemboman bunuh diri ganda bulan Maret pada sistem kereta api bawah tanah Moskow yang menewaskan sedikitnya 40 orang. Salah satu pembom menghantam stasiun kereta api bawah tanah Lubyanka, di bawah kantor pusat layanan keamanan. (Evyta)
foto : pbase.com
